Pantau Komoditi ekspor, Disperindag Sumsel Jalankan Quality Control

Iwan mengungkapkan, pengawasan pengiriman komoditi ekspor tersebut dimulai dari proses pengumpulan kelapa, hingga masuk ke bea cukai. Bahkan, bisa jadi mulai dari pembibitan dari petani, supaya produk tumbuh tepat guna.

"Karena waktu mengupas kelapa manual bisa mempengaruhi pertumbuhan tunas, kami mengupayakan berbagai pihak agar segera menerapkannya teknologi. Selain itu, pengawasan mulai dipantau saat sistem fumigasi (metode pengendalian hama menggunakan pestisida)," ungkap dia.

Iwan menerangkan, agar kasus serupa tidak terjadi lagi, pihaknya mengupayakan menghambat proses pertumbuhan tunas kelapa dengan sistem fumigasi dan proses ini harus diamati dengan ketat.

"Karena fumigasi ini memiliki zat kimia tertentu, jadi pengawasannya adalah saat dilakukan fumigasi. Kami harus memperhatikan seksama, agar tidak membahayakan kelapa untuk dimakan. Walaupun, tujuan fumigasi ini sebagai proses perlambatan pertumbuhan tunas," terang dia.

Kewenangan proses fumigasi tersebut dilakukan oleh pihak balai karantina melalui tangan ketiga yakni lewat konsultan. "Sedangkan pemprov mengupayakan spekulasi dengam koordinasi setara kepada stakeholder," tambah dia.

Berikutnya, jelas Iwan, penanganan masalah perdagangan luar negeri ini harus terus disosialisasikan secara rutin. Seperti melibatkan pihak bea cukai, pihak industri, eksportir, pihak litbang, perkebunan, pertanian dan kerja sama dengan akademis.

"Kemudian menangani perihal disertifikasi dan sistem produk turunan. Ada lagi sosialisasi pengetahuan memilih bibit unggul. Sebenarnya, kalau mengekspor kelapa mentah itu rugi ke kita. Pertama waktu dikembalikan uang dikeluarkan lebih banyak," jelas dia.

Untuk menghindari eksportir yang curang, tegas Iwan, kedua negara yang melakukan kerja sama sebaiknya membuat perjanjian resmi dengan sistem MoU.

"Misal, Kemendagri harus paham benar tentang peraturan pengiriman saat di balai karantina. Masalahnya, sekarang sulit dalam pengaplikasian. Karena komiditi tidak saja terfokus pada kelapa, tetapi ada karet, kopi dan yang lainnya," tegas dia.

Untuk awal, penanganan kasus ini dimulai dengan proses pelonggaran aturan. Seperti, untuk ekspor kelapa hidup, diterapkan aturan toleransi rasio. "Misal tunas yang tumbuh 5 cm tidak apa-apa untuk ekspor. Tetapi kalau sudah lebih dari 10 cm perjanjian dikembalikan. Sistem ini agar eksportir juga tidak merugi. Intinya bagaimana perjanjian buyer antara dua negara," tandas dia.