Palembang, IDN Times - Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Mawardi Yahya, sangat berambisi menyelamatkan aset pemprov Sumsel yang saat ini masih tercerai berai. Setelah membentuk satuan tugas (satgas) aset, pihaknya segera membuat aplikasi untuk mendata jumlah aset milik Pemprov Sumsel.
"Ada juga beberapa aset yang dikuasai masyarakat. Makanya kami menindaklanjutinya dengan membuat satuan tugas (Satgas) khusus pengamanan aset," ungkap Mawardi saat FGD mengenai permasalahan aset, Kamis (19/9).
Mawardi menjelaskan, aset Pemprov Susmel sudah menjadi prioritas kerjanya sejak awal dilantik menjadi Wagub Sumsel. Menurutnya, ada beberapa aset tidak tepat sasaran dan tidak dikembalikan usai penggunaan, baik itu aset bergerak maupun yang tidak bergerak.
Nah untuk tim satgas, sambungnya, melakukan inventarisasi terhadap aset yang ada dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diminta untuk mendaftarkan aset yang mereka punya.
"Setelah itu, baru divalidasi kondisi asetnya seperti apa. Targetnya, inventarisasi ini bisa dilakukan secepat mungkin," jelas dia.
Saat ini, terang Mawardi, pihaknya masih menyesalkan catatan yang kerap diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dianggap mencoreng pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov Sumsel.
"OPD harus serius dan terbuka dalam pengamanan aset ini. Apalagi kita mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali, namun selalu ada catatan mengenai aset. Oleh sebab itu, ke depan ini OPD harus serius," jelas dia.
Atas dasar itulah, mantan Bupati Ogan Ilir itu juga mengajak perwakilan Pemprov Jawa Timur dan Riau, yang dianggap berhasil dalam mendata permasalahan aset. Dengan harapan, Pemprov Sumsel dapat belajar banyak dari dua daerah tersebut.
"Kami sengaja mengundang perwakilan dari Pemprov Jawa Timur dan Riau, untuk memaparkan pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset yang telah mereka laksanakan. Kita mengambil ilmu dari mereka dan Kejati Sumsel sendiri sudah siap membantu," terang dia.
Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Dr Sugeng Purnomo menuturkan, sangat menyambut niat Pemprov Sumsel untuk mendata aset-asetnya. Pihaknya siap membantu melakukan inventarisasi aset yang ada.
"Dari aset yang telah diinventarisasi, kemudian memetakan identifikasi masalah. Karena aset yang satu dan lain, pasti memiliki permasalahan yang berbeda. Setelah itu, kita tentukan langkah apa yang kita ambil apakah dengan musyawarah atau jalur hukum," tandas dia.