Kendari, IDN Times – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, jatuhnya dua korban jiwa dari mahasiswa Kendari saat menyuarakan aspirasi penolakan terhadap RUU KUHP dan revisi UU KPK, di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulteng), Kamis (26/9) kemarin, adalah pertanda buruk.
Menurut Dewan Nasional Walhi, Mualimin Pardi Dahlan, didampingi Direktur WALHI Sulteng, Saharuddin, produk legislasi di DPR RI dan kebijakan pemerintah saat ini akan semakin menyulitkan rakyat dimasa depan.
Sehingga dirasa penting bagi Walhi untuk mengambil sikap dan menyerukan kepada komponen Walhi dan jaringan kekuatan rakyat di seluruh tanah air, untuk terus menyuarakan penolakan terhadap RUU yang mengancam lingkungan hidup, ruang hidup rakyat, demokrasi dan hak asasi manusia, serta mengecam segala tindakan repressif yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam menghadapi suara rakyat.
“Hari ini kami sudah keluarkan seruan nasional. Saya kira kita semua berkepentingan untuk memastikan terlindunginya hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, tegaknya demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan ekologis. Pertemuan singkat dengan Cak Nanto tadi, tidak lain untuk itu dan bicarakan keinginan bersama-sama kita mendesak proses hukum atas peristiwa meninggalnya 2 mahasiswa di Kendari,” ujar Mualimin, usai pertemuan singkat dengan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto alias Cak Nanto, di Hotel Claro, Kendari, Jumat (27/9).