Dinsos Beralasan Angka Kemiskinan di Palembang Naik Akibat Kebakaran

Heri mengungkapkan, jika merujuk pada data terakhir angka kemiskinan di Palembang pada 2018 masih berada di dua digit yakni 10,95 persen. Nah, untuk tahun 2019 naik sekitar 2 persen dari data di tahun sebelumnya.

"Memang kenaikan itu tidak signifikan, tetapi dengan bertambahnya kelahiran jiwa, membuat perhitungan rata-rata angka kemiskinan meningkat. Terakhir info dari BPS, angka kemiskinan Palembang dalam 6 bulan terakhir di 2019 ada kenaikan pertambahan jiwa 0,24 persen," ungkap dia.

Pada musim kemarau panjang lalu, jelas Heri, peristiwa kebakaran di sejumlah wilayah di Palembang meningkat. Terlebih pada September-Oktober, banyaknya kebakaran lahan turut berdampak pada beberapa wilayah pemukiman masyarakat. 

"Tahun ini banyak saudara-saudara kita yang terkena musibah kebakaran dan kehilangan rumah, sehingga mereka menjadi warga Pra-sejahtera. Jadi, kemungkinan angkanya sedikit naik tak begitu signifikan, data pastinya akan kita ketahui pada awal tahun 2020 mendatang," jelas dia.

Heri melanjutkan, pada tahun 2020 nanti, pihaknya menargetkan angka kemiskinan di Palembang harus turun menjadi satu digit. Apalagi dari kasus kebakaran di Keramasan, Kecamatan Kertapati, yang membuat 200 KK (Kepala Keluarga) masuk kategori prasejahtera.

"Itu belum termasuk korban kebakaran di daerah 3/4 Ulu Kecamatan SU 1, daerah Karang Anyar Kecamatan Gandus dan daerah lainnya. Jika unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan kemiskinan terbentuk, maka target tahun 2020 optimistis, angka kemiskinan Palembang akan turun satu digit,"  kata dia.

Sementara, Wakil Wali Kota (Wawako) Palembang, Fitrianti Agustinda menyampaikan, untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, pihaknya sudah melakukan berbagai penanganan sesuai program pemerintah kota. Namun untuk melaksanakan program tersebut diperlukan payung hukum.

"Kita sudah studi banding ke Sragen bersama Wagub Sumsel untuk membuat Perwali terkait penanggulangan kemiskinan. Wagub memberi arahan terkait hal tersebut. Perwali itu akan menjadi dasar hukum untuk membuat kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Palembang," tandas dia.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb