Kecolongan Jukir Liar, Target Retribusi Dishub Palembang Tak Tercapai

Agus melanjutkan, faktor gagalnya Dishub Palembang mencapai target retribusi parkir tersebut, lantaran ada sebagian titik parkir yang dikuasai oleh jukir liar. Padahal, seharusnya retribusi parkir yang ditargetkan kepada Dishub Palembang tahun ini sebesar Rp12 miliar.

"Retribusi parkir ini dihasilkan dari penarikan tarif parkir pada perparkiran pinggir jalan. Semua titik parkir pinggir jalan seperti di Jalan Kolonel Atmo, Jalan Letkol Iskandar, Jalan Rustam Effendi, termasuk parkir pasar tradisional," ujar dia.

Agus beralasan, selain ada yang dikuasai jurki liar, gagalnya pencapaian target tersebut karena banyak lahan parkir yang terkikis akibat ada pembangunan besar-besaran di Palembang.

"Sedangkan titik parkir yang baru luasannya terlalu kecil dan tidak bisa meng-cover luas lahan parkir yang hilang. Belum lagi akibat nilai tarif parkir yang sudah tak sesuai. Sebab berdasarkan Perda No 4/2008, dinyatakan bahwa besaran biaya untuk kendaraan roda dua sebesar Rp1.000 dan kendaraan roda empat Rp2.000," terangnya.

Atas dasar itu, maka pihaknya akan mengkaji ulang besaran tarif parkir yang sesuai. "Sedangkan parkir liar sudah melewati aturan, biaya parkir dengan lebih dari Rp2.000, ini kendala dan tantangan kami," tambah Agus.

Agus juga mengeluhkan, masih banyak kejadian di lapangan jukir di bawah tanggung jawab Dishub Palembang yang menarik tarif parkir kendaraan lebih tarif sesuai Perda, dan terkadang bisa mencapai tiga kali lipat dari ketentuan.

"Sementara retribusi yang dihasilkan tidak mencapai target. Hal ini karena ada jukir nakal yang enggan menyetorkan retribusi kepada kami. Ini akan kami evaluasi, kita akan mulai action, kita urai satu persatu jukir nakal, dan lahan parkir tidak berizin yang semestinya berizin dan di bawah Dishub," tegas dia.

Sebelumnya, tutur Agus, Dishub Palembang sudah sepakat untuk menerapkan parkir online, agar lebih tertib dan dapat mendorong pencapaian retribusi parkir. Hanya saja, program itu harus terhenti karena pihaknya menerima gejolak penolakan dari jukir.

"Ada 60 titik parkir liar termasuk bahu jalan dan depan pertokoan seperti di Jalan Sudirman. Dari puluhan itu potensinya mencapai Rp11 juta per bulan, dan parkir online yang sempat diberlakukan di kawasan Jalan Kolonel Atmo hanya bertahan sekitar dua pekan, akibat penolakan jukir," tutur dia.

"Padahal parkir online pilihan tepat untuk meniadakan kemungkinan bocornya retribusi. Makanya, penerapannya perlu kajian lagi, terkait kawasan mana yang cocok dengan teknologi dan manual, sebab jukir menginginkan parkir online dikelola langsung oleh pihaknya, bukan pihak ketiga," tandas dia.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb