Palembang, IDN Times -Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, Edison menyatakan, penetapan atas kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Palembang untuk tahun 2020 sebesar Rp2.917.260 segera disetujui. Hanya saja, hal tersebut masih menunggu keputusan Gubernur Sumsel.
"Untuk UMK tahun 2020 Kota Palembang masih dalam tahap meminta persetujuan Gubernur Sumsel, tunggu saja," jelasnya kepada IDN Times melalui telepon seluler (ponsel), Senin (4/11).
Edison melanjutkan, meski UMK dan UMP mengalami kenaikan, namun hal itu masih disesuaikan dengan kesanggupan perusahaan yang memberikan gaji dan sesuai standar perusahaan masing-masing.
"Bisa dipastikan lebih tinggi dari UMP, namun ketetapan besaran UMK yang selalu naik tiap tahun, menjadi tantangan perusahaan untuk mengikuti aturan ini, tidak bisa di samaratakan," ujar dia.
Edison mengungkapkan, untuk tahun 2020, Upah Minimum Provinsi ditetapkan sebesar Rp3.043.111, ini artinya ada kenaikan 8.51 persen. Sementara UMK Palembang bisa saja naik hingga Rp3,1 juta.
"Setelah pembahasan dan mendapat persetujuan dari Gubernur Sumsel, selanjutnya diberitahukan kepada wali kota dan ditandatangani, kemudian diumumkan di sebelum November ini berakhir," ungkap dia.
Edison mengungkapkan, proses ini sudah dibahas bersama dewan pengupahan, kemudian dalam penerapan kenaikannya, perusahaan diberikan penangguhan selama tiga bulan.
"Tapi bukan berarti lepas tanggung jawab. Misalnya perusahaan itu alasannya pailit, diberi penangguhan tiga bulan, setelah itu harus dibayar sesuai aturan," jelas dia.
Apabila masih ada perusahaan yang tidak mengikuti aturan kenaikan UMK, pihaknya menambahkan, tidak ada sanksi khusus bagi perusahaan tersebut. Namun, Edison hanya berharap, agar UMK ini menjadi acuan bagi semua perusahaan untuk menggaji karyawannya.
"Mendapatkan kesejahteraan merupakan hak karyawan, maka jika perusahaannya mampu seharusnya memberikan upah sesuai UMK," jelas dia.
Atas dasar itu, seharusnya perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 10 orang wajib menerapkan UMK ini.
"Jika perusahaan tidak menerapkan UMK, karyawan dipersilakan untuk mengadukan ke Disnaker Palembang," tambah dia.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Palembang, Ratu Dewa mengatakan, instansi terkait diharapkan dapat monitoring perusahaan yang tidak memberikan upah layak kepada pegawainya.
Sebab, kesejahteraan masyarakat Palembang mendorong pertumbuhan pembangunan di Palembang juga menurunkan angka kriminalitas.
"Tidak ada sanksi khusus tetapi dinas terkait dapat memonitor, memberi imbauan kepada pemberi kerja," tandas dia.