Kisah Lara Guru di SD Terpencil, Dilema Tanpa Gaji dan Beban Moril

Siti Komariah (29), satu-satunya tenaga pengajar di sekolah itu, tetap setia membantu anak- anak petani untuk mendapat hak pendidikan seperti anak-anak di tempat lain. 

Guru yang kerap disapa Bu Komariah itu setiap hari mengajarkan ilmunya kepada anak-anak petani kebun di wilayah tersebut. Dirinya bertekad, kelak anak-anak dari Desa Saluran ini mampu mengubah nasib orangtua mereka dan tentunya desa mereka.

Komariah menuturkan, sudah masuk tahun ke 6 baginya mengajar di SD Cabang Muhammadiyah 4 Palembang itu. Selama itu juga, Komariah selalu dihadapkan pada kebimbangan terhadap pilihannya, untuk meninggalkan anak-anak Desa Saluran tanpa sekolah. Apalagi, dia pernah tak menerima gaji selama dua tahun.

"Saya pernah merasakan sulit menimba ilmu, untuk sekolah saja susah, belum lagi daftar ulangnya. Makanya saya tidak mau murid saya terjebak pada kebodohan," ujar Komariah disela-sela waktu istirahat, Rabu (13/11) lalu.

Dari semua yang dilihatnya di Desa Saluran, Komariah sudah terbiasa melihat kondisi dari kehidupan masyarakat setempat yang tidak sejahtera. Hal ini juga menjadikan motivasi Komariah untuk terus mengajarkan anak-anak Desa Saluran.

Apalagi, sebagai ibu rumah tangga, Komariah paham betul dengan pendapatan dari orangtua murid di Desa Saluran, yang terhitung ada 55 kepala keluarga. faktor lain yang membuat Komariah terus bertahan, karena semangat anak-anak di desa tersebut untuk mendapatkan pelajaran sangat tinggi.

"Terkadang, kalau sudah di sekolah, mereka tidak mau pulang. Karena mereka bisa belajar sambil bermain. Ini masa SD akan mereka lalui, saya mau mereka bisa keluar dari desa untuk melanjutkan ke SMP yang lebih baik," ungkap dia.

Awalnya, SD Cabang Muhammadiyah 4 filial ini berdiri atas swadaya warga desa pada tahun 2002, yang menginginkan anak-anaknya mendapat pendidikan dengan belajar di sekolah. Dimulai dari bahan seadanya, maka terbangunlah satu kelas untuk menampung semua siswa dari kelas 1 hingga kelas 6.

Setelah setahun berdiri, sekolah yang dibangun hasil swadaya masyarakat itu dilirik perguruan Muhammadiyah, yang pada saat itu masih di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Barulah kemudian Dinas Pendidikan Kota Palembang mengambil alih sejak satu tahun belakangan ini.

Menurut Komariah, sebenarnya bukan tanpa alasan mengapa orangtua siswa memilih tidak menyekolahkan anaknya ke luar desa. Selain untuk mengantarkan anaknya sekolah ke Kota Palembang yang lumayan jauh, mereka juga harus berkebun. Sementara, penghasilan orangrua siswa dari berkebun dirasa tak mampu membayar sekolah di Palembang. 

"Sekolah ini berasal dari swadaya masyarakat, mulai dari bahan dan membuatnya dan di bantu oleh Muhammadiyah. Lalu satu tahun belakang akhirnya sekolah ini diurus oleh Dinas Pendidikan Palembang," ujar dia.

Hanya satu ruangan dengan fasilitas super apa adanya, SD Cabang Muhammadiyah 4 filial tersebut harus berbagi kelas. Untuk siswa kelas 6 berada pada deretan paling kanan, sedangkan kelas satu di deretan paling kiri. Dengan satu papan tulis, Komariah harus membagi-bagi waktu mengajar anak-anak tersebut.

"Kalau sulit sudah pasti, karena saya harus mengajar satu-satu anak-anak tersebut. Seperti hari Rabu dan Sabtu saat pelajaran matematika, saya pasti mengajak suami saya untuk membantu mengajar, karena saya tidak bisa mengurus semuanya dalam satu waktu," jelas Komariah.

Alhamdulillah, ungkap Komariah, belakangan ini sudah mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp500.000. Gaji itu juga dibayar bila SD Muhammadiyah induk sudah memiliki dana. Biasanya, Komariah mengambil gajinya bila sedang terdesak dan masih harus digunakannya untuk membeli spidol dan keperluan kelas lainnya.

"Seperti saat ini lagi tidak ada spidol jadi gak pakai papan tulis dulu, karena beli spidol peralatan sekolah pakai uang pribadi," jelas dia.

Komariah memberikan materi pelajaran pada muridnya sama seperti SD lain, yakni matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, pendidikan agama, Bahasa Inggris, PPKN, dan muatan lokal.

"Selama ini pakai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tetapi sekarang di rubah jadi kurikulum 2013. Kami terpaksa menggunakan kurikulum lama karena adanya buku hanya K13 itu," kata dia.

Selain beragam keterbatasan mengajar di Desa Saluran, Komariah juga dihadapkan kendala lain saat anak-anak menghadapi ujian kenaikan kelas. Karena mereka harus mengikuti ujian selama satu minggu di luar desa ke sekolah Induk, yang lokasinya di wilayah Sei Lais atau sekitar 10 kilometer keluar desa.

Nah, saat ujian tersebut murid-muridnya harus menginap di rumah warga atau rumah saudara Komariah untuk sementara waktu hingga ujian berakhir.

"Kalau ujian nasional kita ikut sekolah Induk yang ada di di Balai Makmur, kalau ujian itu anak-anak harus menginap. Mereka harus keluar uang kendaraan dan makan saja, karena menginap gratis," jelas Komariah.

Sutara (39), orangtua murid SD Cabang Muhammadiyah 4 filial, mengatakan, mereka sangat terbantu dengan hadirnya sekolah tersebut. Karena, meski dihadapkan dengan terbatasnya ekonomi, mereka tidak perlu lagi menyekolahkan anaknya ke kota dan tetap bisa belajar di desa.

"Kalau sekolahnya gratis, paling keluar uang untuk transport anak-anak saja dan uang untuk ujian, karena mereka harus meninggalkan desa," kata dia.

Sutara melanjutkan, dulunya banyak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Karena pernah tidak mendapatkan gaji, jadi yang tersisa hanya guru Komariah.

"Karena ibunya semangat mengajar, anaknya ikut semangat, saya tidak apa-apa keluar uang untuk mereka ujian dan pergi sekolah. Karena sekolahnya ini kan menyeberang sungai, jadi setiap bulan bayar Rp100.000," ujar dia.

Sementara, Vian (10), siswa kelas 5 SD Cabang Muhammadiyah 4 filial menuturkan, setelah bisa bersekolah seperti anak-anak lainnya, dia punya cita-cita untuk mengubah nasib keluarganya yang saat ini hidup dalam keterbatasan.

Dengan langkah tegap, Vian sehari-hari berjalan sekitar 1 kilometer dari rumah yang harus melewati sungai menyeberang untuk belajar di sekolah. Jalan alternatif lain lewat darat memang ada, tapi Vian harus menempuh satu jam perjalanan untuk sampai ke sekolah. Karena, kondisi desa mereka banyak rawa dan perkebunan, jadi Vian lebih memilih menyeberang menggunakan kapal.

"Pengen SMP ke luar desa, mau juga mengubah nasib keluarga," tuturnya penuh harap.

Terpisah, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Disdik Palembang, Nasikun menerangkan, bahwa memang benar SD Cabang Muhammadiyah 4 filial masuk dalam wilayah Disdik Palembang. Hanya saja, pihaknya belum menganggarkan perbaikan untuk sekolah tersebut, karena sekolah itu di bawah Yayasan Swasta. Sedangkan, sekolah yang mendapatkan bantuan adalah sekolah negeri.

"Bisa mengajukan bantuan, tetapi ada kriteria, ada eksistensi, apa prestasinya. Karena mereka di bawah yayasan, kita tidak bisa serta merta menganggarkan bantuan," terang dia.

Nasikun menjelaskan, Disdik Palembang sendiri sudah mengajukan anggaran sebesar Rp70 miliar yang dikhususkan untuk perbaikan hampir 40 sekolah, ke APBD Palembang tahun 2020.

"Untuk jumlah SD negeri yang ada di Palembang itu berjumlah 324 sekolah, kalau swasta ada banyak Lagi. Tetapi untuk swasta kita tidak bisa berbuat banyak. Dari anggaran Rp70 miliar itu juga hanya sekitar 40 yang kita perbaiki," jelas dia.

Menanggapi kondisi SD tersebut, Ketua DPW Muhammadiyah Sumsel, Prof Romli mengatakan, pihaknya sudah langsung mengecek ke lapangan dan melihat kondisi sekolah yang memprihatinkan itu. Pihaknya juga sudah meminta bantuan dari ranting IT II untuk bantuan.

"Ini kan sekolah di wilayah terpencil. Sebenarnya sekolah ini juga semacam kelas jarak jauh, jadi sekolah filial, gedungnya itu belum layak dan terletak di desa terpencil dan mestinya pemerintah juga ada perhatian," tandas dia.