Kurang dari 6 Tahun, BPJS Kesehatan Klaim Cover 84,1% Warga Indonesia
Palembang, IDN Times - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengklaim, hanya dalam waktu kurang dari enam tahun, Program JKN-KIS telah meng-cover sekitar 84,1% dari total penduduk Indonesia
"Peningkatan peserta yang terlihat pesat dapat dibandingkan melalui data populasi dunia. Berdasarkan data dari Population Data CIA World Fact Book (2016) dan Carrin G. and James C. (2005), Jerman membutuhkan waktu lebih dari 120 tahun (85% populasi penduduk), Belgia membutuhkan 118 tahun (100% populasi penduduk)," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, melalui keterangan pers yang diterima IDN Times, Kamis (24/10).
Fachmi Idris mengungkapkan, dengan situasi rakyat Indonesia yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan melalui program JKN-KIS, pihaknya berkomitmen membangun strategi nasional yang jelas di semua negara terkait jaminan kesehatan.
"Pembuktian komitmen BPJS Kesehatan dalam program JKN-KIS sendiri terlihat dari pertumbuhan peserta yang naik cukup pesat," ungkap dia.
Kemudian, papar Fachmi, Austria saja memerlukan waktu 79 tahun (99% populasi penduduk), dan Jepang menghabiskan waktu 36 tahun (100% populasi penduduk). Berikutnya, barometer keberhasilan pertumbuhan program kesehatan ini terlihat dari besaran iuran Program JKN-KIS yang terbilang sangat rendah, apabila dibandingkan dengan iuran program jaminan kesehatan sosial di negara-negara lain.
"Sebagai pembanding, iuran jaminan kesehatan di Korea Selatan, jika dirupiahkan mencapai Rp37 juta per jiwa per bulan dan minimal Rp159.735 per jiwa per bulan. Sementara di Taiwan, maksimal Rp3,7 juta per jiwa per bulan dan minimal Rp487.220 per jiwa per bulan. Bahkan di Vietnam, besaran iuran maksimalnya adalah Rp117.000 per jiwa per bulan dan minimal Rp54.000 per jiwa per bulan," papar dia.
Angka ini, jelas Fachmi, dapat dibandingkan dengan nominal iuran JKN-KIS sekarang yang hanya berkisar antara Rp25.500 - Rp80.000, tergantung kelas perawatan yang dipilih peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.
"Ini satu bukti, negara kita sudah sangatlah generous, dengan besaran iuran ekonomis. Program JKN-KIS telah memberikan benefit begitu luas, mulai dari jaminan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif," jelas dia.
Fachmi menerangkan, bahkan untuk penyakit katastropik, beserta pelayanan kesehatan seumur hidup seperti cuci darah, juga turut ditanggung BPJS Kesehatan melalui program JKN-KIS.
"Iuran yang dibayarkan oleh peserta saat ini tidak sebanding dengan besarnya manfaat yang diberikan, sehingga mengembalikan besaran iuran sesuai hitungan aktuaria menjadi sangat penting," terang dia.
"Jelang enam tahun beroperasi, BPJS Kesehatan dipercaya untuk menyampaikan usulan impelentasi tantangan dalam jaminan kesehatan kepada negara-negara lain melalui General Assembly World Social Security Forum (WSSF) di Belgia," sambung dia.
Nah melalui kegiatan WSFF tersebut, BPJS Kesehatan Indonesia menjelaskan tantangan dunia, berupa angka usia harapan hidup yang meningkat dan populasi kelompok usia tua makin bertambah yang perlu antisipasi jangka panjang.
"Kami bakal membuat konsep Health in All Social Security Policy (HiASSP), sebagai upaya kunci jaminan kesehatan terhafap masyarakat. Forum WSSF melibatkan lebih dari 1.000 peserta dari lebih dari 150 negara anggota ISSA, termasuk di dalamnya para Menteri, Presiden organisasi dunia, para pemimpin senior dalam dunia jaminan sosial," tandas dia.
