Ombudsman: Potensi Pungutan Iuran Sekolah di Sumsel Tetap Besar

Adrian melanjutkan, sebenarnya bukan hanya komite sekolah atau lembaga lainnya yang harus memahami maksud peraturan tersebut. Namun, semua stakeholder terkait dan pemangku kepentingan satuan pendidikan wajib tahu, bagaimana perbedaan arti aturan secara terminologi.

" Sumbangan itu tidak mengikat dan memaksa dengan jumlah, maupun jangka waktunya. Kesalahan itu terjadi, akibat sumbangan disamakan dengan diperbolehkannya pungutan dana di luar keperluan sekolah," ujarnya.

Dalam skala Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sumsel, jelas Adrian, dana pungutan resmi adalah total dari pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diwajibkan setiap bulan.

"Masalah Perda sebenarnya sudah kuat di bawah pemerintah. Itu ruhnya peraturan, sudah disepakati bersama dengan rakyat dan DPRD. Dengan kebanyakan memegang Peraturan Menteri (Permen) no 48 tahun 2008," jelasnya.

Permen tersebut, sambungnya, jelas menerangkan tentang penguraian pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

"Dimana masyarakat yang dimaksud, meliputi penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orangtua atau wali peserta didik, dan pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan," sambungnya.

Terlepas dari pemahaman berbeda dalam aturan pungutan liar dengan pendanaan resmi iuran sekolah, Anggota Komisi V DPRD Sumsel, Rizal Kenedi menuturkan, memang peraturan sekolah gratis pun masih simpang siur.

"Sekolah gratis ada. Tapi begini, memang beberapa waktu lalu Pemprov Sumsel mengajukan Perda baru. Akan tetapi verifikasi dari Kemendagri belum turun. Padahal sudah dalam rujukan nomor 75 tahun 2016, tentang sekolah boleh menggalang dana. Nantinya, dari kementerian juga harus transparansi, pengajuan anggaran yang diajukan kepala sekolah itu kedepan harus dibuatkan regulasi," tuturnya.

Sementara, Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Riza Fahlevi menjelaskan, pihak sekolah diwajibkan menganggarkan dana secara transparansi agar pendataan siswa diketahui dengan jelas.

"Misalnya, hak siswa menerima beasiswa dari sekolah yang sebelumnya sudah didaftarkan. Dengan catatan, beasiswa itu untuk anak yang kurang mampu. Sekolah harus paham, agar tidak salah memberikan. Setelah pendataan, pemerintah harus tahu kegunaannya dengan jelas," jelasnya.

"Karena, untuk sekolah gratis, namanya pendanaan itu tidak hanya dari pemerintah saja, masing-masing pihak sekolah harus mengetahui RABPS sesuai dengan apa yang diunggulkan," tandasnya.