Maklumat Gubernur Sumsel, Kepala Daerah Diminta Siaga Bencana
Palembang, IDN Times - Gubernur Sumsel, Herman Deru menerbitkan surat edaran mengantisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir dan tanah longsor di Sumsel.
Surat edaran itu ditandatangani gubernur pada, Rabu (8/1) kemarin, agar jajaran stakeholder di Sumsel meningkatkan kewaspadaannya, mengingat prediksi dari BMKG mengenai kondisi cuaca ekstrim.
"Lahat dan Pagaralam konturnya memang naik turun. Kemarin saya sudah buat maklumat (Wali Kota/Bupati) rawan bencana. Saya juga harap mereka sudah sediakan alat untuk antisipasi," tegas Herman Deru, saat keluar dari Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (9/1).
1. Gubernur perintahkan BPBD beri laporan lengkap soal bencana
Herman Deru mengungkapkan, untuk proses tanggap bencana yang paling penting penyediaan ekskavator dan loder, untuk mengalihkan tanah dan batu akibat longsor ataupun lumpur akibat banjir bandang.
"Aku akan perintahkan BPBD untuk cari laporan apakah masyarakat harus diungsikan, dan dibantu. Malam ini juga saya perintahkan BPBD berangkat ke lokasi. Aku minta laporan meskipun tengah malam," ungkap dia.
2. Pemprov Sumsel boleh gunakan dana tidak terduga
Mantan Bupati OKU Timur dua periode itu melanjutkan, Pemprov Sumsel juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk alokasi anggaran penanggulangan bencana.
Hanya saja anggaran itu bisa turun, kalau pemerintah kabupaten dan kota mengajukan ketidaksiapan dalam menanggulangi bencana. "Pesan Mendagri dalam surat Telegram sudah ada. Kita boleh menggunakan anggaran tidak terduga untuk membantu wilayah bencana," jelas dia.
Sedangkan untuk besaran uang yang dapat dicairkan, pihaknya menunggu pengajuan setiap kabupaten/kota. "Tergantung pengajuannya. Hingga saat ini belum ada, Januari juga baru berjalan berapa hari," sambung dia.
3. Gubernur Sumsel tawarkan normalisasi sungai dan perbaiki hutan untuk antisipasi banjir
Terakhir, terang Herman Deru, untuk mengatasi bencana alam di Pagaralam dan Lahat, pihaknya menawarkan dua solusi, yakni normalisasi dan perbaikan wilayah hutan penyanggah di wilayah perbukitan.
"Kalau sungai yang berlangganan banjir bisa dilakukan normalisasi. Atau bisa juga banjir ini akibat hutannya habis," tandas Deru.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
